User Settings
Dissertation

REKONSTRUKSI BIROKRASI PERADILAN PIDANA BERBASIS PELAYANAN PUBLIK UNTUKMEWUJUDKAN KEADILAN

Maroni Maroni-2012-02-10
1

TL;DRAbstract

Peranan birokrasi peradilan pidana di pengadilan penting untuk mewujudkan keadilan substansial karena yang menentukan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu untuk terwujudnya kepentingan hukum pencari keadilan diwakilkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun saat ini ada penolakan terhadap eksistensi birokrasi peradilan pidana disebabkan penyelesaian perkara berlarut-larut, pelayanan tertutup, kinerja pejabat peradilan rendah dan praktik litigasi yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat peradilan dan/atau lembaga pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik harus mengubah dari perannya sebagai corong undang-undang kepada pengadilan yang mewakili dan melayani kepentingan masyarakat. Permasalahannya: (1) Mengapa birokrasi peradilan pidana belum dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Bagaimana hak-hak pencari keadilan dalam praktik birokrasi peradilan pidana; (3) Bagaimana konstruksi ideal birokrasi per

Chat with Paper

AI Agents for this Paper

Peranan birokrasi peradilan pidana di pengadilan penting untuk mewujudkan keadilan substansial karena yang menentukan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu untuk terwujudnya kepentingan hukum pencari keadilan diwakilkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun saat ini ada penolakan terhadap eksistensi birokrasi peradilan pidana disebabkan penyelesaian perkara berlarut-larut, pelayanan tertutup, kinerja pejabat peradilan rendah dan praktik litigasi yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat peradilan dan/atau lembaga pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik harus mengubah dari perannya sebagai corong undang-undang kepada pengadilan yang mewakili dan melayani kepentingan masyarakat. Permasalahannya: (1) Mengapa birokrasi peradilan pidana belum dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Bagaimana hak-hak pencari keadilan dalam praktik birokrasi peradilan pidana; (3) Bagaimana konstruksi ideal birokrasi per

Keywords

Political scienceHumanitiesPhilosophy

Chat

Click to start Chat